Outbound Malang Karena keterbatasan operator yang mumpuni, pengusaha SPBU kemudian meminta pemerintah  menempatkan petugas khusus di setiap dispenser yang melayani penjualan premium bersubsidi. Paling tidak seminggu sebelum penerapan sampai sebulan setelah penerapan.

"Kalau operator kan tugasnya hanya mengisi saja. Kalau kewenangan memilah Outbound Malangmana kendaraan yang bisa beli Premium subsidi atau bukan, ini pekerjaan luar biasa.Dan rawan terjadi kesalahan," jelasnya.

Permintaan petugas khusus, Outbound Malang yakni seorang government officer, sebetulnya sudah diusulkan Hiswana Migas kepada BPH Migas. Sayangnya, sampai sekarang tidak jelas tanggapannya.

Yang pasti, kata Purnomohadi, dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, yang diuntungkan adalah SPBU asing. Sebab mereka bisa leluasa menyerap market BBM non subsidi tanpa harus menjalankan tugas pemerintah terkait pelayanan BBM bersubsidi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ternyata juga melihatnya demikian. Ketua Bidang Transportasi YLKI, Tulus Abadi mengatakan, program pembatasan subsidi BBM bisa mengancam SPBU nasional.

Penyebabnya, Outbound Malang masyarakat yang akan mengisi BBM non subsidi akan berpindah ke SPBU asing yang selama ini produknya dicitrakan jauh lebih baik dan murah dibanding BBM yang dijual Pertamina.

"Faktanya memang begitu. Pertamax SPBU asing lebih baik Outbound Malang dibanding produk Pertamina. Bila masyarakat dipaksakan harus beli Pertamax, mereka lebih baik membeli yang asing karena lebih murah dan kualitas lebih bagus," beber Tulus.